Kamis, 08 Februari 2018 - 16:35:57 WIB
ALIANSI MASYARAKAT NELAYAN MINTA DPRDSU AJUKAN PEMBAGIAN ZONASI
Kategori: Medan - Dibaca: 2135 kali

Medan (SIOGE) - Aksi ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan (AMAN) itu juga berlanjut di depang Kantor DPRDSU, Jalan Iman Bonjol Medan, Kamis (8/2/2018) Menuntut Permen Nomor 71 tahun 2016 dicabut.

Dalam orasinya koordinator aksi, Bambang Novianto mengatakan, sejak diberlakukannya Permen nomor 71 tahun 2016 beberapa alat tangkap seperti Pukat Hela dan Pukat Tarik baik terancam tidak dapat beroperasi kembali.

"Akibatnya, ribuan nelayan terancam menganggur dan karyawan pabrik pengolahan ikan terancam di rumahkan akibat terhentinya operasi perusahaan, karena tidak ada pasokan ikan serta ribuan kapal nelayan tidak dapat beroperasi akibat kebijakan tersebut," katanya.

Selain itu, Bambang juga menjelaskan bahwa akibat dampak dari pemberlakuan Permen nomor 71 tahun 2016 itu juga ekspor ikan Indonesia berdasarkan kajian yang dilakukan oleh ekonomi jauh melorot tajam alias anjlok.

"Diberlakukannya Permen Nomor 71 itu tanpa kajian dan solusi bagi nelayan serta aspek yang ditimbulkan itu merupakan tanggungjawab pak Jokowi dan ibu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan," jelas Bambang.

Sementara, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang pelarangan beberapa alat tangkap ikan kelompok Pukat Hela dan Pukat Tarik di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Dalam aksi tersebut, para nelayan itu meminta agar pemerintah daerah mengambil sebuah kebijakan yang bermanfaat, meminta DPRDSU mengajukan pembagian zonasi bagi para nelayan kepada pemerintah pusat dan daerah.

"Kami juga meminta pemerintah memberikan tenggang waktu agar bisa melaut untuk mencari nafkah sampai ada solusi dari pemerintah," ungkap Bambang.(s1)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)