18 September 2021 - 20:21:15 WIB | Dibaca: 3922x

Medan (Sioge) - Anggota DPRD Medan Erwin Siahaan menyesalkan ketidakhadiran perwakilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) saat digelarnya Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Sabtu (18/9/2021) di Jalan Maju Raya Kelurahan Kwala Bekala Medan Johor yang dihadiri Lurah Sintong Sagala.

Padahal banyak warga yang antusias mempertanyakan masalah PBB. “Lebih kesalnya lagi, sudah lebih dari 3 kali diundang untuk menghadiri Sosialisasi Perda tentang PBB, tapi tidak pernah dihadiri,” ujar Politisi PSI ini. Hal ini menunjukkan sepelenya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terhadap lembaga legislatif. Untuk itu diharapkan Erwin agar Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja bawahannya di BPPRD agar lebih giat menghadiri kegiatan Sosialisasi Perda karena sejatinya, kegiatan ini untuk mempermudah kerja dinas terkait.

Dalam Sosialisasi itu, warga Kwala Bekala Ema S Aritonang SH mengajak seluruh warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar pembangunan dapat berjalan. Lagipula, warga yang baik adalah warga yang taat membayar pajak. “Dengan PBB yang dibayar, maka pembangunan akan berjalan dengan baik,” ujarnya kepada warga. 

Warga lainnya, Heriani Tumanggor mempertanyakan besaran PBB rumah warisan yang ditempatinya, karena seingatnya sudah bertahun-tahun tidak dibayar. Bukan hanya itu saja, Tumanggor juga tidak mengetahui pasti keberadaan surat tanahnya yang masih atas nama orangtuanya.   

Dalam kesempatan itu, Lurah Sintong menyatakan setuju warga taat membayar PBB karena sangat penting untuk pembangunan. Dengan PBB yang dibayarkan, maka pemerintah lebih leluasa mengaturkan pembangunan. Dalam kesempatan itu Sintong mengajak seluruh pelaku UMKM untuk mengisi data secara online agar bisa mendapatkan bantuan pemerintah. 

Sementara itu Erwin yang merupakan Politisi PSI itu menyatakan, warga bisa meminta pengurangan atau keringanan PBB. Namun dengan adanya pengurangan pajak, otomatis NJOP tanahnya juga berkurang. Artinya, tanah warga itu nantinya akan lebih murah karena NJOP nya kecil. 

Dipaparkannya, Perda PBB di Perdesaan dan Perkotaan ini terdiri dari 16 BAB dan 33 Pasal. Di dalam Perda ini diatur kewajiban membayar PBB bagi setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan. PBB dikutip Pemda sebagai pihak yang mengelola PBB.

"APBD Kota Medan bersumber dari sejumlah sektor seperti pajak, DAK dan DAU pemerintah pusat, dana bagi hasil Pemprovsu dan lainnya. Sedangkan sumber pajak berasal dari PBB, pajak reklame, parkir, pajak restoran dan lainnya," papar Sekretaris Komisi III DPRD Medan ini.

Dijelaskannya, Pemko Medan melalui BPPRD mengevaluasi tanah dan bangunan milik masyarakat setiap tiga tahun. Tujuannya, untuk melihat perubahan ekonomi dari sebuah bangunan, lalu pihak BPPRD memutuskan apakah PBB-nya tetap atau ada kenaikan. (S1)