11 Oktober 2021 - 12:57:19 WIB | Dibaca: 3663x

Medan (Sioge) - Pembangunan jalan yang selama ini didambakan warga Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor akhirnya terwujud. Apalagi, jalan tersebut sudah berpuluh tahun tidak diperbaiki oleh pemerintah. 

“Itu semua bisa diperbaiki karena adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disetor warga kepada pemerintah,” ujar Anggota DPRD Medan Erwin Siahaan kepada warga Kelurahan Kwala Bekala saat menggelar Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2011 Kota Medan tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang digelarnya Sabtu (9/10/2021) di halaman Yayasan Pendidikan Era Ibang Kwala Bekala. 

Sosialisasi Perda yang digelarnya 2 kali pada hari yang sama itu, dihadiri ratusan warga. Ditegaskan Politisi PSI itu, pembangunan jalan tahun ini sudah berkali-kali disampaikannya melalui paripurna DPRD, maupun secara langsung. Namun berkat ketaatan warga membayar PBB, akhirnya pemerintah menyahuti keluhan warga dengan membangun jalan. 

“Pembayaran PBB harus tetap berjalan, karena hasil dari pembayaran pajak nantinya dipergunakan untuk membangun kota,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Medan ini. 

Disebutkannya, saat ini pembayaran PBB agak menurun, karena dampak pandemi Covid-19 yang berimbas kepada perekonomian masyarakat. Namun, sebagai warga yang baik harus tetap memiliki kesadaran membayar pajak agar pembangunan berjalan maksimal.

Dipaparkannya, Perda PBB di Perdesaan dan Perkotaan ini terdiri dari 16 BAB dan 33 Pasal. Di dalam Perda ini diatur kewajiban membayar PBB bagi setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan. PBB dikutip Pemda sebagai pihak yang mengelola PBB.

"APBD Kota Medan bersumber dari sejumlah sektor seperti pajak, DAK dan DAU pemerintah pusat, dana bagi hasil Pemprovsu dan lainnya. Sedangkan sumber pajak berasal dari PBB, pajak reklame, parkir, pajak restoran dan lainnya," papar Sekretaris Komisi III DPRD Medan ini.

Dijelaskannya, Pemko Medan melalui BPPRD mengevaluasi tanah dan bangunan milik masyarakat setiap tiga tahun. Tujuannya, untuk melihat perubahan ekonomi dari sebuah bangunan, lalu pihak BPPRD memutuskan apakah PBB-nya tetap atau ada kenaikan.

"Namun pemerintah memberikan keringanan potongan 50 persen dari jumlah tagihan PBB kepada masyarakat kurang mampu/miskin yang mengajukan permohonan keringanan PBB," jelasnya.

Sedangkan untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tergantung letak tanah dan bangunan, di jalan protokol atau di gang. Di jalan protokol, NJOP lebih tinggi dari yang di gang.

Batas pembayaran PBB setiap tahun sebelum 31 Agustus, lewat tanggal tersebut akan kena denda hingga sebesar-besarnya 48 persen. "Sampai berapa tahun pun PBB itu belum dibayar, dendanya tetap 48 persen," pungkasnya. (S1)