11 Juli 2026 - 22:28:46 WIB | Dibaca: 2115x

Medan (Sioge) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Medan yang mengungkap dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Fraksi juga meminta Pemerintah Kota Medan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi kelangkaan solar yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama nelayan.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc., MA, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Kasman mengatakan PKS memberikan apresiasi atas keberhasilan aparat kepolisian mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM yang merugikan masyarakat.

"Fraksi PKS mengapresiasi langkah cepat dan tegas Polrestabes Medan yang berhasil membongkar praktik dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di salah satu SPBU Kota Medan," kata Kasman.

Menurutnya, dugaan praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga diduga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan solar di tengah masyarakat.

Kasman menyebut kelangkaan solar telah dirasakan sejumlah kalangan, terutama nelayan yang menggantungkan aktivitas melaut pada ketersediaan bahan bakar.

"Kelangkaan solar berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan yang kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut," ujarnya.

Karena itu, PKS meminta Pemerintah Kota Medan tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pertamina, dan instansi terkait agar distribusi solar bersubsidi kembali normal.

"Kami meminta Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi kelangkaan BBM jenis solar, terutama bagi para nelayan, agar aktivitas perekonomian dapat berjalan lancar," tegas Kasman.

Fraksi PKS menilai ketersediaan BBM merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga roda perekonomian masyarakat pesisir. Gangguan distribusi yang berlangsung dalam waktu lama dikhawatirkan berdampak terhadap pendapatan nelayan dan pasokan hasil tangkapan.

PKS berharap pengungkapan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM menjadi momentum untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar bersubsidi sehingga tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, fraksi tersebut mendorong pemerintah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pengawasan secara berkala terhadap distribusi BBM guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Menurut PKS, pengawasan yang konsisten akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pasokan BBM sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan solar.(*)